Evaluasi UN itu yang seperti apa?


UN tingkat SMA/SMK telah dilalui dengan penuh ketidakpastian, dari carut marut antara pendistribusian soal UN yang terhambat kelangkaan solar, anak2 yang tidak bisa belajar karena mati lampu, sampai soal2 yang tidak pernah sampai ke sekolah penyelenggara pada waktu yang telah ditentukan sampai mewacanakan UN susulan.

Sejak 10 tahun lalu, drama UN yang ketika itu bernama UAN dimulai, secara tujuan mungkin benar bahwa UN akan digunakan sebagai standarisasi pendidikan nasional, masalahnya adalah penerapan sebuah standar tidak bisa diketok sama rata dari aceh sampai papua. Memang pada pelaksanaan UN tahun ini 75% soal dibuat oleh provinsi dan pusat hanya membuat 25% naskah soal yang diujikan. Dan kriteria kelulusan juga mempertimbangkan penilaian sekolah selain hasil UN.

Tahun ini, UN terburuk yang juga menandai 1 dekade dimulainya program standarisasi output pendidikan. Saya mengalami menjadi peserta UAN dan pengawas UN, 2003 ketika UAN pertama diselenggarakan nilai minimal adalah 3.0, tahun berikutnya naik 4.0 dan begitu seterusnya, tetapi apakah itu menandakan kualitas kelulusan yang lebih baik??? Bukankah setiap kenaikan grade nilai itu juga diikuti penurunan tingkat kesulitan soal?

"Harap senang ada ujian" poster SMPN 1 Kudus, digunakan untuk mengurangi ketegangan siswa menjalani ujian
“Harap senang ada ujian” poster SMPN 1 Kudus, digunakan untuk mengurangi ketegangan siswa menjalani ujian

Pelaksanaan UN selama 1 dekade ini telah banyak menimbulkan korban jiwa, dampak dari ketidaksiapan mental siswa yang gagal dalam UN dan memilih mengakhiri nyawanya, pernahkah ini menjadi bahan evaluasi di tingkat kementrian? Pembinaan mental yang seperti apa yang harus kami lakukan agar siswa bisa tetap tabah dengan kegagalan hasil UN? Sementara di tingkat atas hanya berwacana tentang pembinaan mental, tapi tindakan realnya seperti apa???

BACA JUGA:   Peradaban Latah

Baik mari kita berharap tahun ini dosa efek samping UN kemendikbud tidak lagi terulang, namun dengan carut marutnya UN, dan seringkali antara apa yang disosialisasikan dengan apa yang ada di dalam map soal berbeda. Contoh kecil misalnya, jumlah lembar daftar hadir dan berita acara 3 lembar, padahal dalam sosialisasi hanya 2, itupun keduanya bolak balik, sehingga banyak pengawas UN di hari pertama yang kebingungan dan panik meski berusaha tidak menarik perhatian peserta. Pun begitu dengan pakta integritas yang bolak balik.

Sepele memang tapi tidak bagi kami, karena jika ada kesalahan maka kamilah yang paling bertanggung jawab, kesalahan penulisan identitas siswa, kerusakan lembar jawab ditengah ujian menjadi tanggung jawab kami pula, dan hukuman untuk pengawas tidak main2, jika melakukan pelanggaran, paling ringan adalah dibebastugaskan dan yang terberat siap menerima sanksi pidana. Ini mungkin yang tidak banyak diketahui publik.

Coba tanyakan pada semua orang di negeri ini jenis tes apa yang paling kredibel? Saya yakin UN tidak akan termasuk, dan semua orang tahu mengapa, adalah buah simalakama bagi pengawas untuk menandatangani pakta integritas yang mau tidak mau harus kami tandatangani dan masukan dalam  amplop lembar jawab, di satu sisi membiarkan siswa berkesempatan mencontek adalah kesalahan berat, dan disisi lain melakukan pengawasan secara ketat hanya akan membebani mental siswa, yang sudah grogi, takut dengan pelaksanaan ujian ini ditambah dengan kenyataan harus diawasi oleh pengawas yang menakutkan.

BACA JUGA:   Laporan Penilaian Hasil Belajar Siswa

Kami pendidik, kami juga merasakan beban mental siswa mengikuti ujian semacam ini, bukan masalah sulit bagi kami menerapkan pengawasan ketat dan total selama ujian berlangsung, tapi kami lebih takut dampak beban psikologis yang dirasakan siswa. Di Jember seorang guru pengawas bahkan dihajar murid2 yang diawasinya karena bertindak terlalu ketat. Jika siswa takut dikira mencontek ketika bertatapan mata dengan pengawas selama ujian, maka saya pribadi pun mengakui takut bertatapan mata dengan siswa selama ujian, karena saya takut membuat mereka merasa terintimidasi dan semakin grogi. Saya ingin mendengar saran dari  kemendikbud yang notabene juga seorang akademisi, seorang guru besar terhadap permasalahan2 kami di ruang pengawas ini. Bisakah dicarikan solusi yang paling baik bagi siswa dan pengawas?

Jika kami, yang hanya bertanggung jawab dalam 1 ruang saja memiliki peluang untuk dipidanakan, lalu bagaimana dengan mereka yang bertanggung jawab dalam distribusi soal? keterlambatan? dan terutama bagaimana sanksi bagi penanggung jawab utama, sohibul hajat UN ini yaitu Bapak Muhammad Nuh selaku kemendikbud? Apakah sanksi hanya berlaku bagi kami yang ada di lapangan langsung, atau itu juga berlaku bagi mereka yang mengambil keputusan di tingkat kementrian, provinsi, kabupaten dan percetakan? Dan apa sanksi mereka? karena di POS UN hanya ada sanksi bagi mereka yang ada di garda terdepan, bukan para jendral yang duduk manis di belakang.



DMCA.com Protection Status

Post You May Also Like

Post Author: anotherorion

Priyo Harjiyono, blogger kelahiran Cilacap yang kini menjadi warga Ngayogyakarta Hadiningrat, baginya blog adalah dunia untuk menciptakan mimpi2nya. Saat ini masih disibukkan sebagai pembelajar dalam dunia pendidikan.

10 tanggapan pada “Evaluasi UN itu yang seperti apa?

  • rawins

    (April 24, 2013 - 3:55 am)

    tambah suwe sekolah koh tambah mumeti deneng yah..?
    dunia pendidikan malah dadi lahan proyek
    trus sisi pendidikane nangdi jal..?

    • anotherorion

      (April 24, 2013 - 4:14 am)

      lah genah kaya kuwe kawit kanan2e njeleih lah

  • gambarpacul

    (April 23, 2013 - 2:05 pm)

    kacaw pancen..

  • Larasati

    (April 23, 2013 - 4:58 am)

    dengar kabar kalau pembuatan soal UN itu melalui pitching tapi selebihnya gak tahu lah…yg jelas kasihan kalau nilai UN menjadi patokan kelulusan.

    • anotherorion

      (April 23, 2013 - 6:35 am)

      lebih kasihan lagi klo mereka gagal karena keterlambatan soal, kayak di nusa tenggara ono sik pingsan gara2 soal UN baru nyampe jam 2, lha wis kelaparan, ra konsen, galaw akhire semaput, njuk tanggung jawab menterine piye nek dekne ra lulus?

  • ariemega

    (April 23, 2013 - 2:13 am)

    gak perlu dievaluasi.. ditiadakan aja.. kelulusan dari sekolah aja cukup…

    • anotherorion

      (April 23, 2013 - 2:22 am)

      haha kan menterinya pasti pengen ngevaluasi mulu

  • dani

    (April 23, 2013 - 1:39 am)

    Polemik UN ini memang seolah tak pernah berakhir. Lagipulankenapa sih harus distandarkan ya Mas? Kalo menurut saya sih tiap anak itu kan beda ya. Mestinya sih standar yang dipakai bukan semacam UN ini ya. Gatau sih. Bukan pakar pendidikan juga. Semoga anak-anak didik nantinya bisa mendapatkan yang terbaik saja.

    • anotherorion

      (April 23, 2013 - 1:46 am)

      mungkin biar terkesan Indonesia majunya merata, lha wong dasarnya emang geografis, infrastruktur dan SDM juga gak rata, tapi ya mau menolak seperti apapun siswa tetep harus ikut, karena itu syarat kelulusan

  • Priyo Harjiyono

    (April 23, 2013 - 1:18 am)

    UN itu lebih cocok disebut Udah Nasib, bukan Ujian Nasional

Berikan tanggapan anda