Negara Kesatuan Monarkhi Indonesia


Bukan SBY namanya klo ga bikin keki orang seIndonesia, dan kali ini yang kena getahnya adalah Raja dan masyarakat Jogja. Pernyataan SBY di sidang kemaren emang bikin gerah warga Jogja.

“Negara kita adalah negara hukum dan demokrasi sesungguhnya. Oleh karena itu nilai-nilai demokrasi tidak boleh diabaikan, karena tentu tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan baik dengan konstitusi maupun nilai-nilai demokrasi,”

“Sebagai negara demokrasi, nilai-nilai demokrasi harus ditegakkan, tidak mungkin ada sistem monarki. Saya yakin ada sistem yang jadi jalan tengah,”

—-o Raden Mas Susilo Bin Yudhoyono o—-

Jadi ngebayangin bagaimana belepotannya in-telek2 dari partai demokshit besok ketika diajak ke tipi oon buat menerangken maksude den bagus. Paling juga mau bilang klo maksud SBY mengakui DIY bukan sistem monarki karena DIY ada di Indonesia, kan gitu??

Tapi klo dari 2 pernyataan di atas tentu berseberangan, di satu sisi bilang tidak ada monarki bertabrakan artinya memang ada monarki di Indonesia tapi ga ada masalah sama konstitusi sedangkan pernyataan kedua menisbikan keberadaan monarki sama sekali.

Pernyataan SBY memicu reaksi dari berbagai kalangan dan tentu saja yang paling disorot adalah tanggapan kanjeng Sultan, bagaimana tidak, sebagai kepala daerah selama ini Sultan diangkat oleh konstitusi dan sesuai peraturan perundang-undangan, Sultan tidak mengangkat dirinya sendiri sebagai Gubernur meskipun Sultan secara Status Quo tetaplah Raja Jogja.

Bahkan karena alasan tunduk pada konstitusi inilah Sultan menyatakan tidak ingin lagi menjabat sebagai Gubernur setelah 2008. Kenapa? karena dengan diberlakukannya UU yang mengatur kepala daerah tidak bisa lagi diangkat setelah dua periode pemerintahan dan belum disahkannya RUUK DIY akan membuat legalitas Sultan sebagai kepala daerah justru menyalahi UU. Selain itu sikap pemerintah dan KPU yang bersikeras menginginkan dilaksanakan pemilukada di DIY, ini jelas menyepelekan keberadaan Sultan sebagai Gubernur DIY. Sebagai daerah istimewa, tidak perlu ada pilkada untuk pemilihan Gubernur, ada juga percuma, malah cenderung menimbulkan konflik antar pendukung calon, mubazir, menghambur2kan uang. Tapi dengan penetapan Sultan, Sultan tidak memiliki faktor kepentingan ini itu seperti calon2 kepala daerah di tempat lain, karena status Sultan sudah raja, dipimpin oleh seorang raja adalah sebuah kehormatan sekaligus jaminan kepastian.

Sikap Sultan yang memantapkan diri untuk tidak lagi mau ditetapkan sebagai Gubernur pada periode 2008 – 2013 pun akhirnya harus tunduk pada peraturan untuk tetap ditetapkan sebagai Gubernur sekali lagi. Sebagai seorang raja hal ini dilematis, mengingat dalam kebudayaan jawa menganut Sabda Pandhita Ratu, apa yang sudah diucapkan seorang Raja pantang untung diralat, namun sikap kenegarawananlah yang akhirnya ditunjukkan Sultan dengan bersedia menjabat kembali.


Namun sayang sikap kenegarawanan Sultan tidak diimbangi dengan sikap kenegarawanan dari pejabat2 di tingkat pusat, praktis sampai hari ini status RUUK DIY masih terkatung2. Dan pada akhirnya justru dibumbui oleh pernyataan tidak sehat SBY.

Sejarah panjang Keistimewaan DIY cukup panjang, dari sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, Yogyakarta adalah negara terpisah, namun pada akhirnya ikhlas meleburkan diri dan menjadi pelindung NKRI ditengah gempuran Belanda. Sila ceklik wikipedia untuk artikel sejarahnya

Klo mungkin yang dimaksud Monarki oleh SBY adalah Kasultanan Yogyakarta, maka benar kasultanan adalah bentuk monarkhi, begitu juga puluhan kerajaan lain di seluruh nusantara, tapi jika yang dimaksud monarkhi adalah kerajaan yang menggunakan aturan mainnya sendiri dalam tata kelola pemerintahan, maka jelas tidak ada. Klopun Sultan menjadi satu2nya raja yang menjabat sebagai kepala daerah di negeri ini, itu murni karena keistimewaan Jogja dalam mengabdi pada negeri ini.

Lalu jika kedudukan Sultan yang jadi perkara, kenapa ga diselesaikan saja draf RUU nya? sudah bertahun2 tapi tetap saja ga ada hasilnya. Ngomong2 masalah monarkhi kenapa ga sekalian juga sih nyebut partainya sendiri? si Ibas kan juga putra mahkota demokrat? puan putra mahkota PDI-P,Tommy sama Tutut dulu jagoane Golkar, PAN sama PKB juga partai keluarga berencana, tapi emang rencananya pada berantakan, berantem dewe2! Trus klo gitu  DPR kita tidak legal dong karena dihuni orang2 partai monarkhi? 

Jadi emang kok Indonesia ki negara njeleih, dilarang kepengin jadi kepala negara klo ga punya parte, ga usah ngimpi, karena ini Negara Kesatuan Partai-Monarkhi Indonesia. Lah jan nduwe presiden kok ora tau beres. Wis kono ngajak plesiran kroco2mu sinau monarkhi Inggris ro malingshit, mbange muna muni jalan tengah jalan tengah gundhulmu,  mo pake azas proporsionalitas meneh? digilmu ruag!!!!

gambar dari sini dan sini


DMCA.com Protection Status

Post Author: anotherorion

Priyo Harjiyono, blogger kelahiran Cilacap yang kini menjadi warga Ngayogyakarta Hadiningrat, baginya blog adalah dunia untuk menciptakan mimpi2nya. Saat ini masih disibukkan sebagai pembelajar dalam dunia pendidikan.

2 tanggapan pada “Negara Kesatuan Monarkhi Indonesia

  • myrazugup

    (Februari 15, 2012 - 2:00 pm)

    Благодарю за блог

    Читаю и чувствую себя как дома. Спасибо создателям за хороший ресурс!

  • justinily

    (Juni 2, 2011 - 6:58 am)

    Спасибо за инфу

    Текст перспективный, помещу блог в закладки.

Berikan tanggapan anda