“?” Jurusan Kependidikan


Peraturan Menteri Pendidikan no 87 tahun 2013 (klik link) tentang pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru menuai banyak penolakan di kalangan dunia pendidikan. Berbagai alasan dikemukakan baik dari kalangan pendidik, maupun civitas akademika, tidak terkecuali mereka yang bergerak dalam lingkup jurusan kependidikan.

Adalah benar bahwa seorang guru adalah sebuah profesi, tanpa perlu menambah embel2 pendidikan profesi bagi mereka. Penambahan pendidikan profesi toh hanya dikarenakan di ranah lain sudah banyak pendidikan profesi yang diselenggarakan untuk menunjukkan profesionalisme dalam bidangnya, sebut saja dokter, apoteker, notaris maupun akuntan. Nantinya mereka yang lulus dari PPG mendapat gelar tambahan Gr dibelakang namanya.


Permasalahan terjadi karena kualitas pendidikan kita dianggap masih sangat buruk, meski berbagai program sudah digalakkan kementrian pendidikan toh hasilnya nihil. Guru sebagai ujung tombak pendidikan ini dianggap sebagai biang kerok kegagalan dunia pendidikan. Padahal kita sama2 maklum, kegagalan pendidikan kita tercipta by design, memang diciptakan untuk gagal.

Perubahan kurikulum yang masif, tidak disertai evaluasi menyeluruh terhadap sistem, kementrian hanya melakukan eksperimen dengan menjadikan stakeholder pendidikan seluruh negeri ini sebagai kelinci percobaan. Masih ingatkah betapa getol kementrian mewajibkan perubahan plakat SMP-SLTP-SMP, SMA-SLTA-SMU-SMA, STM/SMEA-SMK, IAIN – UIN, IKIP – UN apa yang berubah dari kualitas penggantian plakat itu? Nihil!!! ya hanya menguras anggaran untuk keperluan penggantian logo, nama, kop surat, stempel, papan nama dan lain sebagainya.

Perubahan dari Ebtanas, UAN, UN, lalu penerimaan mahasiswa baru, entah namanya dimulai dari apa, tapi jelas banyak nama berubah hampir setiap tahun, SPMB, Sipenmaru,UMPTN, SMPTN, SenamPTN, SNMPTN, intine???? Apakah bisa menjaring mahasiswa yang lebih bagus? apakah prosesnya menjadi lebih baik??? klo pun ada, hanya karena penggunaan teknologi informasi nya saja, bukan karena perubahan nama.

Masih ingat, sekitar satu dekade lalu kementrian mewajibkan para sarjana non kependidikan yang ingin menjadi guru harus mengikuti akta IV, belum sempat terselenggara, kementrian sudah mencabut akta IV, diganti dengan akta mengajar, lulusan kependidikan seperti kami, memperoleh ijazah akta mengajar sebagai pendamping ijazah sarjana pendidikan yang kami terima. Pun saat ini dengan semena2 kementrian menyatakan akta mengajar kami tidak memiliki nilai tawar apapun yang membuat kami layak disebut guru di sekolah tempat kami mengajar.

Tiga tahun yang lalu, kementrian lagi2 membuat lelucon yang tidak lucu dengan menyelenggarakan program KKT (Kependidikan dan Kewenangan Tambahan) yang memperbolehkan guru mata pelajaran tertentu mengajar mata pelajaran lain yang tidak ada gurunya. Awalnya program ini terlihat baik, meski sejak awal sangat berbau proyek. Hasilnya pun pada akhirnya tertebak, pemilik sertifikat KKT tidak diakui ketika melamar CPNS untuk formasi yang menjadi kewenangan tambahannya.

Sertifikasi yang digelontorkan kementrian tidak menyelesaikan apapun di ranah kependidikan, para guru mendapat sertifikasi biasanya adalah PNS, yang sudah punya gaji tetap, tunjangan tetap, sementara guru2 honorer tetap saja masih berada di bawah UMR, sertifikasi hanya menjadikan kesenjangan antar guru PNS dan honorer, menciptakan suasana yang tidak kondusif di lingkungan pendidikan, selain itu, menghabiskan anggaran pemerintah sehingga jangankan memperbaiki bidang yang lain seperti ekonomi dan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan saja tidak!

Permasalahan PPG bukan hanya masalah profesi, pertama PPG meski ditujukan untuk profesionalisme, apakah ya kementrian mampu menggaji para lulusan PPG ini nantinya secara profesional pula??? Masih banyak guru berpenghasilan perbulan kurang dari 100 ribu, tanpa mampu berbuat banyak karena belum mendapatkan NUPTK, tidak terdata dalam database penerima honorarium daerah apalagi pusat? Ada kolega guru di sekolah yang honor mengajarnya sebulan hanya 20 ribu rupiah, meski sudah mengabdi sejak pertengahan tahun 80-an. Inikah bentuk profesionalisme kementrian pendidikan dalam mengentaskan guru dari kemiskinan?

guru

Mengijinkan PPG diikuti mereka yang berasal dari non kependidikan, dengan hanya menyertakan beban matrikulasi, sama saja kementrian membunuh ratusan ribu sarjana pendidikan dan mereka yang saat ini menjadi mahasiswa kependidikan. Sudah jamak bahwa gelar S.Pd selalu dipandang sebelah mata oleh dunia kerja di luar bidang pendidikan. Karena ilmu yang diberikan memang setengah2, hanya setengah ilmu bidang keahlian yang diajarkan pada mereka, karena mau tidak mau mereka harus dijejali dengan mata kuliah kependidikan, baik yang sifatnya teori, praktik maupun lapangan.


Betapa miris ketika melihat isi peraturan menteri di atas bahwa beban PPG untuk lulusan kependidikan yang ingin mengajar di jenjang SMP-SMA setara dengan lulusan non kependidikan. Ini adalah hal yang sangat konyol, kami di jurusan kependidikan sudah mempelajari hal2 yang diperlukan untuk mengajar di lingkungan SMP-SMA, kami telah menghabiskan waktu untuk mempelajari materi tentang kurikulum, pembelajaran, pedagogis, penilaian, pengajaran mikro, bahkan kami sudah diterjunkan untuk mengajar di lingkungan SMP-SMA-SMK sesuai dengan bidang kami. Kurikulum yang kami terima adalah kurikulum yang didesain sendiri oleh kementrian bekerja sama dengan almamater kami, sekarang dengan adanya PPG, kementrian pendidikan menjilat ludahnya sendiri dengan menyatakan kurikulum yang mereka berikan pada kami tidak mereka akui, haruskah berteriak WAOOOOOWWWW dengan sangat kerass ???!!!!

Untuk mengikuti PPG ada satu lagi syarat yang lumayan berat, mengikuti program SM3T yaitu program untuk mengirimkan calon guru ke wilayah2 terpencil selama satu tahun, ya untuk layak disebut Guru, seorang calon guru/guru yang sudah mengajar harus rela dibuang jauh ke ujung negeri ini, dan harus menyatakan diri tidak akan menuntut diangkat sebagai PNS kelak setelah selesai. PPG lebih tepat disebut Program Pembodohan Guru, tanpa program SM3T, bukan berarti para guru tidak pernah mengabdi untuk pendidikan di negeri ini, banyak diantara para guru mengelola PKBM, mengajar di sekolah2 jalanan, membantu pemberdayaan masyarakat tanpa mengharapkan pamrih dari pemerintah, jadi klo harus mengikuti program SM3T hanya karena kementriannya berasumsi gurunya kurang sengsara, memang menteri dan anak buahnya saja yang kurang ajar.

Apa sih yang ada dalam PPG, dalam peraturan menteri terasa lucu karena isinya hanya dua garis besar, pertama adalah materi tentang pembelajaran, yang kedua adalah penerjunan PPL. Lucu, karena kami harus mengulang lagi materi yang sudah pernah diajarkan pada kami, dan kami harus diterjunkan PPL dua kali hanya untuk menjadi guru?

Lalu bagaimana teknis pelaksanaan PPL untuk mahasiswa non kependidikan??? Apakah durasi PPLnya dilaksanakan selama 2 periode semester? atau sama bebannya dengan mahasiswa kependidikan?

Apakah ada kurikulum baru yang ditawarkan program PPG untuk mahasiswa kependidikan? Saya yakin tidak ada, kalaupun ada, hanya akal2an kementrian merubah nama mata kuliahnya saja sehingga terlihat menjadi mata kuliah yang belum pernah diajarkan, tetapi intinya tetaplah sudah pernah disampaikan selama kami mengikuti perkuliahan di lingkungan kependidikan. Berani bertaruh, dosen yang akan mengajar dalam PPG pun adalah dosen yang sama dengan dosen2 yang mengajari kami materi pembelajaran, secara logis, dosen tersebut pastinya sudah membekali kami dengan apa yang beliau ketahui tentang dunia pendidikan selama mengajar kami di jenjang kependidikan, jadi apakah kami akan mendapatkan ilmu yang benar2 baru dari program ini?? Selain pemaksaan pengenalan materi kurikulum 2013 saya rasa tidak.

Institusi penyelenggara program kependidikan pun seharusnya mulai berfikir, dengan carut marutnya arah pendidikan ini, sudah selayaknya para rektor universitas kependidikan dan para guru besarnya mengajukan keberatan terhadap program2 semacam ini. Apa untungnya membuka jurusan kependidikan, jika pada akhirnya lulusan mereka tidak memiliki daya saing apapun dengan lulusan non kependidikan.

Apa untungnya bagi kami masuk ke kampus kependidikan jika pada akhirnya sisa lahan pekerjaan yang diperuntukkan untuk kami pun harus kami perebutkan dengan mereka yang memiliki basic ilmu murni. Anak2 muda akan berfikir, lebih baik mereka memilih kampus2 lain baik negeri maupun swasta yang mampu membekali mereka disiplin ilmu pasti, dan saat mereka ingin bekerja dalam lingkungan pendidikan, cukuplah mengikuti program PPG yang hanya satu-dua tahun.

Betapa menyenangkannya menjadi orang2 di atas, para profesor, guru besar dan pejabat di lingkungan kementrian pendidikan yang ingin menyengsarakan para guru dan calon guru, yang harus berjuang sedemikian rupa dan hanya untuk mendapatkan gaji honor dibawah UMR, tanpa mendapatkan jaminan kesehatan apapun. Pantas saja menjadi guru adalah hal yang paling dihindari anak2 kita di negeri ini. Jadilah dokter, jadilah insinyur, jadilah pilot, jadilah astronot, tapi haram hukumnya menjadi guru di negeri ini


DMCA.com Protection Status

menyesal ikut sm3t (2), sm3t non pendidikan (2), materi yang harus dipelajari sm3t (2), nasib spd pendidikan tata niaga (2), nasib pendidikan tata niaga tidak ikut sm3t (1), nasib sarjana pendidikan (1), ppg sm3t tidak bisa untuk ilmu murni? (1), ppg untukilmu murni (1), program akta menGajar untuk jurusan non pendidikan (1), program sm3t ilmu murni sarjana (1)

Post You May Also Like

Post Author: anotherorion

Priyo Harjiyono, blogger kelahiran Cilacap yang kini menjadi warga Ngayogyakarta Hadiningrat, baginya blog adalah dunia untuk menciptakan mimpi2nya. Saat ini masih disibukkan sebagai pembelajar dalam dunia pendidikan.

24 tanggapan pada ““?” Jurusan Kependidikan

  • Priyo Harjiyono

    (Maret 12, 2014 - 7:17 am)

    kalau untuk mengikuti pendidikan profesi boleh dari jurusan di luar bidangnya, kok saya malah lebih milih ngambil profesi Dokter/ Notaris/ Akuntan/ Apoteker yang lebih bisa dipake buat buka usaha sendiri, sayangnya, tidak mungkin ngambil profesi2 di atas kalau bukan dari jalurnya sendiri. Perkecualian buat profesi guru, semua boleh ikut. Miris banget

  • Priyo Harjiyono

    (Maret 12, 2014 - 6:00 am)

    Novia Riza bener mas, klo dibeban sama, berarti ilmu kita selama kuliah kependidikan tidak dianggap sama sekali, memang dalam PPG materi perkuliahannya kependidikan, tapi ini sama saja mengebiri mahasiswa dan alumni kependidikan

  • Novia Riza

    (Maret 11, 2014 - 8:35 am)

    Intinya Mereka Non Kependidikan Harus Menempuh Apa Yang Kita SArjana Kependidikan Tempuh! Bukan Matrikulasi. Dan Hasilnya Adalah Pendidik Bukan Pengajar. ( PEace For All)

  • Novia Riza

    (Maret 11, 2014 - 8:28 am)

    Saya Setuju 10000000000000 %, Semoga Peraturan Baru ini di Gugurkan Allah SWT. Aamiin. JAdi Non Kependidikan Tetap tidak bisa menyamai Kependidikan.

  • Muhammad Izzudin Romdi

    (Maret 10, 2014 - 12:27 am)

    saya setuju dengan pernyataan diatas
    memang inilah pendidikan indonesia.tuntutan sangat besar tetapi PEMIKIRAN INSTAN yang menimbulkan pembodohan. pada intinya menurut saya seperti orang yang sakit tetapi bukan dirawat oleh dokter atau suster tetapi oleh seorang teknisi.hahahaha

    KAPAN PENDIDIKAN INDONESIA MAJU JIKA PEMIKIRAN BODOH SEPERTI INI DILANJUTKAN….

    orang indonesia memang TOP BANGET……

  • Anang Prasetyo

    (Maret 9, 2014 - 3:21 pm)

    Setuju…..
    Yen ora setuju…. Kampuse udu pendidikan berarti… otomatis ra dong opo kui Guru ahhahahaha…..
    Sori yo Indonesia butuh pendidikan dudu pengajaran 😛

  • Priyo Harjiyono

    (Maret 9, 2014 - 6:07 am)

    boleh tahu program banyak apa saja yang anda anggap saya sebutkan telah membantu pendidikan di pelosok itu? di atas saya justru menyebut banyak program digalakkan tapi hasilnya nihil. Saya tidak tertarik mengikuti SM3T maupun IM, karena paradigma saya berbeda dengan dua program tersebut. Atau anda berfikir bahwa untuk benar2 memahami pendidikan di Indonesia harus mengikuti dua program itu? apakah anda berfikir ketimpangan pendidikan hanya terjadi di pelosok terpencil negeri ini? Tidak, bahkan di sudut2 kota pun masih banyak ketimpangan.

  • Dwie Liliz Setyarinie

    (Maret 8, 2014 - 10:06 pm)

    betul sekali.. Semua pada seenaknya sendiri…..

  • Sonz Jati

    (Maret 8, 2014 - 9:41 pm)

    walah2 mas… coba anda ikut SM3T atau Indonesia Mengajar dulu, saya yakin anda pasti menyesal bila mengatakan sudah banyak program yang membantu pendidikan di pelosok. saya malah berfikir akan lebih baik bila calon PNS memang sebaiknya "di buang" dulu ke pelosok negeri ini. Indonesia ini tak sesempit uang anda bayangkan…

  • Nheza Birawida Hirata

    (Maret 8, 2014 - 3:06 pm)

    Priyo Harjiyono Sippp…terimakasih pak…. diskusi yang menyenangkan. 😀 tetap semangat untuk pendidik Indonesia,

  • Priyo Harjiyono

    (Maret 8, 2014 - 3:01 pm)

    Nheza Birawida Hirata memang butuh pemikiran bersama dari seluruh stakeholder pendidikan mbak, termasuk juga masukan dari kalangan industri yang menjadi konsumen dunia pendidikan, memang bukan hal yang mudah meski bukan berarti tidak mungkin dilakukan

  • Nheza Birawida Hirata

    (Maret 8, 2014 - 2:55 pm)

    Priyo Harjiyono oh baru tahu kalo ditjen dikdasmen itu mantan rektor uny. iya sih, mungkin seharusnya guru2 di lapangan dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Rektor dari univ kependidikan pun tetap bukan orang lapangan. 😀

  • Priyo Harjiyono

    (Maret 8, 2014 - 2:50 pm)

    Nheza Birawida Hirata bisa, yang penting basic keahliannya masih satu rumpun, masih bisa, saya sengaja cari ilmu murni agar punya peluang di luar lingkup kependidikan. Saya tidak terlalu berharap kelak menterinya dari apa, toh kita pernah berharap bahwa punya mentri dari kalangan rektor bisa memperbaiki keadaan ternyata justru memperburuk, ditjen dikdasmen sebelum ini juga mantan rektor UNY yg notabene kampus kependidikan, toh tetap saja pendidikan karakter yang digembar gemborkan pun hanya semacam pepesan kosong ketika hasil akhir tetaplah penilaian kognitif dengan UN

  • Nheza Birawida Hirata

    (Maret 8, 2014 - 2:41 pm)

    Priyo Harjiyono kalau S1 pendidikan bisa lanjut S2 murni? apa ijasahnya diakui? Mereka pembuat kebijakan andai tahu kondisi lapangan pendidikan kita. Sayang mereka bukan datang dari dunia pendidikan. Meski Pak menteri pernah jadi dosen bahakan rektor tapi basiknya tetap bukan kependidikan, science. kalau meteri pendidikan kita barasal dari latar belakang pendidikan, kebijakan yang dibuat saya yakin lebih adil.

  • Priyo Harjiyono

    (Maret 8, 2014 - 2:31 pm)

    Nheza Birawida Hirata iya, makanya waktu ada program KKT saya pilih lanjut S2 murni saja yang lebih pasti peluangnya, jujur saja, administrasi guru sekarang ini klo benar2 untuk keperluan audit emang bagus, tapi kenyataan di lapangan, yang serius ngerjain RPP dll bener2 cuma kekuras tenaga n pikirannya, sementara sisanya paling cuma RPP modal googling n diganti nama sekolah+guru saja, pun tidak ada evaluasi komprehensif dari RPP yang dibuat guru, hanya setahun sekali dikumpulkan, dan entah berapa tahun sekali dilihat pengawas dari dinas. Pemerintah tidak pernah serius melakukan audit kinerja, jadi percuma saja repot2 bikin administrasi macem2

  • Nheza Birawida Hirata

    (Maret 8, 2014 - 2:14 pm)

    Priyo Harjiyono iya mending saya pake kuliah S2 uang segitu…bisa jadi dosen :D. setuju banget kurikulum yang terlalu dipaksakan.KTSP saja tidak ada hasil evaluasi penelitian yang jelas dan dipublikasikan, kajian kebijakan kurikulum ktsp setiap tahun isinya sama. percuma pemerintah membuat banyak aturan ini itu kalo lndasannya tidak jelas, yang dibutuhkan guru Indonesia itu softskill, tapi kenyataannya guru sekarang lebih banyak tuntutan administratif, kadang pembelajaran justru kurang diperhatikan. kalau mau ikut sistem pendidikan jepang, jangan tanggung2. Sekalian saja perketat seleksi menjadi guru seperti di jepang. mereka harus melewati beberapa tahap seleksi perwilayah untuk menjadi guru tapi tidak dg ppg. disana juga ada program semacam ppg tapi hanya untuk sarjana non kependidikan yang ingin menjadi guru. yang sudah dari univ kependidikan ya tinggal mengikuti seleksi perwilayah.

  • Priyo Harjiyono

    (Maret 8, 2014 - 2:07 pm)

    Nheza Birawida Hirata saya malah lebih seneng duit segitu kepake buat melanjutkan di strata 2, iya kurikulum 13 juga berbau proyek, hasil evaluasi terhadap sekolah2 yang menjadi kelinci percobaan kurikulum ini saja belum ada, kita tidak tahu hambatan apa2 saja yang mereka hadapi, dan apakah kementrian mampu memberikan solusi hambatan2 tersebut, nyatanya sudah ada komando pemaksaan semua harus pake kur13 pertengahan tahun ini.

  • Nheza Birawida Hirata

    (Maret 8, 2014 - 1:59 pm)

    Priyo Harjiyono sekitar 10-12jt untuk satu tahun… mungkin tergantung sama LPTk penyelenggara. ganti menteri semoga aturan itu juga dievaluasi lagi. sama sprti kurikulum 2013, ppg juga bernau proyek…

  • Priyo Harjiyono

    (Maret 8, 2014 - 1:54 pm)

    terima kasih tambahannya, saya denger bayarnya per bulannya cukup mahal, saya setuju sejak awal pemerintah memang kurang cermat, dalam mengimplementasikan visi misi dan tujuan pendidikan, hanya berupa jargon2 kosong tanpa landasan dan evaluasi menyeluruh, sehingga antara tujuan dengan pelaksanaan tidak pernah match

  • Nheza Birawida Hirata

    (Maret 8, 2014 - 1:34 pm)

    sepertinya ada yang kurang, untuk mengikuti ppg jalur sm3t itu jalur beasiswa su[aya tidak bayar. kalo mau bayar ya tidak usah ikut sm3t. tapi saya setuju dengan artikel diatas. sebenarnya masalah pendidikan kita menurut saja yang paling mendasar adalah arahnya yang belum jelas.

  • Priyo Harjiyono

    (Maret 8, 2014 - 6:11 am)

    lagi2 kita jadi kelinci percobaan para pemangku jabatan di negeri ini

  • Priyo Harjiyono

    (Maret 8, 2014 - 6:11 am)

    iya mas

  • Dwie Liliz Setyarinie

    (Maret 8, 2014 - 4:32 am)

    bagaimana nasib Sarjana Pendidikan? :'(

  • Yulian Purwyantoro

    (Maret 8, 2014 - 1:01 am)

    benar benar miris … :'(

Berikan tanggapan anda