Berpolitik

Sebenernya males banget ngebahas tema satu ini, terutama jika mengingat kata politik yang kemudian identik dengan bermacam2 kekisruhan, kesenjangan dan kepura2an. Negeri ini konon negeri yang kaya, kalaupun pada akhirnya kekayaannya gagal mensejahterakan rakyatnya toh tidak mengapa, minimal bisa mensejahterakan sebagian kecil rakyatnya seperti para koruptor. Alhamdulillah yah!

Di Indonesia hampir pasti berpolitik haruslah berbaju parpol, tanpa mengenakan baju parpol kita dianggap tidak memiliki afiliasi politik, sebenarnya pekok saja sih, itu kan akal2annya para parpol biar bisa morotin rakyat dengan macem2 upeti keanggotaan.

Berpolitik juga dianggap berkontribusi dalam pemilihan dari kepala desa sampai kelapa negara,  tanpa itu dianggap golput, golongan yang tidak menggunakan hak politiknya. Padahal menurutku yang awam ini, berpolitik itu adalah sebuah sikap terhadap kondisi pemerintahan baik tingkat bawah maupun atas dengan tetap berprinsip maupun menyuarakan pandangannya, terlepas dari aturan undang2 parpol dan sebagainya. Sekarang lihat saja dampak sistem perpolitikan akhir2 ini, hampir setiap ada pilkada selalu diakhiri dengan saling tuntut menuntut agar kemenangan calon lain dianulir. Setelah hasil diumumkan baru mereka ribut ada pelanggaran2, lha gak usah ribut, pelanggaran itu pasti ada, bisa karena kesalahan yang disengaja maupun tidak, yang salah adalah, kenapa waktu kampanye gak sekalian ngelakuin strategi total football buat melakukan pelanggaran? ben menang ta? wong kalah kok ya mesthi do iyik! Rak yo wani muni ngono merga sadar dekne mung kalah curang.

Wajar aja sih yang kalah nangis darah dan teriak2 gitu, lha wong sebagian yang lain calegnya beberapa gantung diri karena terlanjur ngutang ratusan juta kesana kemari, eh kalah meneh, boro2 bisa balik modal. Nah lha yang menang mulai deh ngumpulin duit proyek buat ngelunasin hutangnya, makanya jangan heran akhirnya hampir setiap hari ada saja berita pejabat hasil pemilihan demokratis terseret kasus korupsi. Lha wong sistemnya dibuat gitu, costnya terlalu besar dan terbuang percuma.

Berpolitik itu bebeas menyuarakan aspirasi terhadap paradigma pemerintahan, tanpa harus nimbrung kesana kemari dengan seragam parpol tertentu, termasuk didalamnya adalah  golput. Karena golput sendiri artinya memilih untuk diluar sistem perpolitikan yang ada dan diakui di negara tersebut, bukan berada diluar semua jenis sistem perpolitikan.

Di masa kekhalifan pun, berpolitik adalah bebas, tanpa harus menjadi elit penguasa atau oposisi, bahkan seorang wanita biasa dengan sikap politiknya mampu menganulir perundangan yang dibuat Umar bin Khatab tentang pembatasan harga mahar pernikahan.

Nah, mungkin idealisme zaman kekhalifan itu akan terlalu jauh dari jangkauan kita saat ini, minimal yang bisa kita lakukan sekarang turunin deh biaya berpolitik itu, klo enggak yang bakal jadi presiden ya orang2 kaya macem bos2 yang sekarang jadi ketua partai, tukang becak mana bisa jadi presiden??? Masih inget betapa pilcaleg kemaren itu sudah menghebohkan para tukang tambal ban, satpam, tukang becak rame2 nyaleg demi memperjuangkan teman2 seprofesinya, toh pada akhirnya semuanya kalah oleh kekuatan finansial orang2 kaya.

Sekarang kita sudah punya eKTP, sistem kependudukan ini paling enggak bisa dipake buat urusan macem pemilu ini, syukur pemilunya bisa online atau cukup via sms, ketik REG spasi RAMAL, dengan syarat menyertakan nomor eKTP dan nomer token pemilih, dengan begini orang mungkin bisa aja nyoblos via apps/like facebook atau kirim sms, bbm, whatsapp, retweet tanpa harus takut ada duplikasi suara karena setiap eKTP yang sudah memilih langsung dilock.

Tinggal masalahnya apakah ada political will kesana? balik maning kan intine cuman politik, wis mbuh ah