Korupsi Lebaran Monyet

Enek liat berita korupsi disana sini, para politikus n pejabat negara seolah cuma nunggu giliran ke-gep KPK, enggak ada kesan bahwa penyelenggara negara saat ini pantas menyandang gelar negarawan, lebih pantes disebut kenegarakewanan.

Siklus hidup artis/tokoh masyarakat/organisasi – politikus – napi sudah jadi jamak dan wajib terjadi. Sialnya meski mereka didakwa korupsi masih hobi cengar cengir kesana kemari di depan kamera.

Cost politik kita memang terlalu tinggi, dan itu semua dibebankan pada caleg, ketika caleg gagal, otomatis dia terkuras harta bendanya, hasilnya paling enggak dia setress, klo gak kuat iman ya bunuh diri. Caleg suksesnya sama setressnya bedanya dia ada pelampiasan buat main proyek lewat kekuasaan legislasinya.

Berapa banyak anggota legislatif dan pejabat publik hasil demokratisasi pemilihan langsung yang terlibat korupsi??? aku ora ngitung, nek mung satus wae turah. Lalu kapan ini berakhir? Korupsi semacam ini cuma akan berakhir pada saat perayaan lebaran monyet.

Kenapa lebaran monyet? karena bagaimanapun para caleg itu hanyalah pion dari sebuah simbol kekuasaan, menghukum para caleg bukan membabat akar permasalahan tapi hanya mencabut duri yang menusuk kita.

Partai! Inilah akar sebenarnya dari kasus korupsi kita, kenapa aku sebut partai, karena partai lah yang memeras caleg yang ingin maju, partai lah yang diuntungkan dengan kampanye caleg, partai juga lah yang mendapatkan keuntungan saat caleg itu lolos, dan uang2 haram caleg2 itu pun tidak mungkin tidak mengalir ke kas partai.

Oknum2 yang kebetulan sial karena menjadi PJ proyek saja yang kena getahnya saat ketahuan, ketika belum menjadi tersangka, semua elemen partai akan melindunginya, tapi ketika sudah tercium dia akan diciduk KPK semua koleganya mulai mencaci dan menusuk dari belakang. Itu cerita sinetron perpolitikan kita yang alur ceritanya tidak perlu lagi kita tebak2.

Brengseknya, setan2 yang belum ketahuan itu tidak akan mau membuat sebuah peraturan yang lebih ketat untuk mengatasi masalah ini, ya ini masalah rakyat bukan masalah mereka, karena partai mereka memang hidup dari cara2 kotor semacam ini, mereka hidup dari cara2 kotor semacam ini pula.

Kalau memang ingin memberantas korupsi berani tidak partai dan politikus busuk di senayan meng-goal-kan solusi ini: Ketika seorang kader partai di daerah terlibat korupsi, maka sanksi politik tidak hanya ditanggung yang bersangkutan, tapi ditanggung satu DPD/DPW partai tersebut. Ya, jika anggota partai A korupsi di sebuah kabupaten, maka sanksi yang dijatuhkan selain hukum pidana pada yang bersangkutan juga melarang partai A untuk mengikuti satu kali pemilihan umum/pilkada periode berikutnya di kabupaten itu.

Dengan cara demikian, partai tidak akan lagi berani main2 menetapkan caleg, tidak akan berani main2 menetapkan harga dan memeras caleg, mereka akan benar2 berusaha membimbing dan mengarahkan kadernya agar tetap solid, ada kaderisasi, ada tanggung jawab terhadap anggota2nya. Tidak seperti sekarang ini, partai tidak pernah salah, yang salah adalah oknum anggota, dan partai bisa merekrut calon oknum anggota lain untuk dikambing hitamkan.

Tapi kita tidak perlu kuatir, cukup menunggu sampai lebaran monyet sebelum hal itu benar2 terjadi