Sebuah urgensi konon membuat SBY menjadi presiden paling gemar bongkar pasang pasukan. Mulai penambahan staf khusus, badan pertimbangan presiden, dan jabatan2 ajaib yang di ada adakan.
Isu reshuffle selama beberapa minggu ini bener2 bikin muak, lagi2 seperti dugaanku, mental kere presiden gak akan berani langsung menghantam dua pos kementrian yang lagi bermasalah, menpora dan menakertrans. Metode tambal sulam dengan penambahan pos wakil menteri gak ubahnya untuk pencitraan seolah SBY menerapkan terobosan baru dalam ketatanegaraan yang buat sebagian besar rakyat Indonesia gak lebih dari pemborosan gaya baru dengan menambahkan anggaran jamkesjab (jaminan kesejahteraan pejabat). Kemungkinan besar akan dimulai dari pengadaan stok pangan, bensin, pesangon, tunjangan kehormatan sampe jalan2 ke dealer nyari mobil baru buat para pejabat baru dan tentu saja rumah dinas.Lalu apa yang didapat pegawai2 kementrian di tingkat bawahnya? tak ubah dari mulai ganti stempel nama menteri, papan nama menteri, prosedur makan2 penyambutan pejabat baru.
Yang paling aku sorot tentu saja kementrian pendidikan, setidaknya aku suudzon klo SBY menempatkan wamen pendidikan dari kalangan akademis hanya untuk dijadikan tameng menghadapi mahasiswa, dan aku baru nyadar kalo dari 2009 ternyata kementrian ini sudah berganti nama menjadi kementrian pendidikan dan kebudayaan. Seingatku masih bernama depdiknas. Mbuh lah entah apa yang ada di otaknya SBY waktu itu, apakah karena ingin bernostalgia seperti jaman mbah Harto waktu Pendidikan dan Kebudayaan berada dalam satu Departemen.
Mari kita lihat sejarah nama kementrian ini
- Periode 1945-1948, bernama Kementerian Pengajaran.
- Periode 1948-1959, bernama Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan
- Periode 1959-1962, bernama Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.
- Periode 1962-1966, bernama Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.
- Periode 1966-1999, bernama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Periode 1999-2009, bernama Departemen Pendidikan Nasional.
- Periode 2009-sekarang, bernama Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (disetujui DPR 18 Oktober 2011) -> menurut wikipedia
Mirip seperti kelakuan perubahan nama:
1. SMP – SLTP – SMP,
2. SMA – SLTA – SMU – SMA – MBUH
3. IKIP – UN,
4. IAIN – UIN,
5. UMPTN – SPMB – SNMPTN – MDP(Masih Dalam Pikiran) – BMD (Baru Mau Dirapatkan)
6. AKTA 4 – AKTA Mengajar – Program Profesi? – Gelar Gr??
Please deh otak otak udang yang ada di atas sana? kelakuan kalian menyepakati hitam di atas putih dalam dunia pendidikan berimbas pada seluruh instansi pendidikan seIndonesia Raya. Mulai dari paling kecil pembuatan logo baru sekolah, kop surat, stempel, spanduk, papan nama, dan plakat di depan sekolah, sampai perubahan database di tiap dinas daerah, dan website anak cucu kementrian. Mungkin SBY memang perlu membuka satu lagi kementrian non departemen yaitu Kementerian Ganti Nama, yang bertugas melakukan penelitian penting gak sih sebuah instansi berganti nama? Apa sih pentingnya hal hal seperti itu? aku melihatnya lebih karena kepentingan harus adanya “pengadaan barang dan jasa”
Adakah pemikiran bahwa duit2 yang dipake untuk porsi wakil menteri dan plakat sekolah lebih beradab jika dialokasikan untuk memperbaiki gedung2 sekolah di perbatasan malaysia?? membeli semen untuk memperkuat patok perbatasan? Mengedukasi masyarakat agar mereka tidak hanya menjadi korban sengketa perebutan tapal batas?
So, please SBY, tidak perlu malu klo memang benar otak anda tertinggal di Jogja waktu njagong di pawiwahan ageng, sudilah kiranya mengambil kembali dan berdiskusi bersama seluruh civitas akademika di kota pelajar.
